2023, tak Ada Pekerjaan Multiyears

PEMBAHASAN Jajaran DPRD Kalteng bersama Pemerintah Provinsi setempat saat menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II tahun 2022, beberapa waktu lalu. (IST)
PEMBAHASAN Jajaran DPRD Kalteng bersama Pemerintah Provinsi setempat saat menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II tahun 2022, beberapa waktu lalu. (IST)

Dinas PUPR Kalteng Diberi Anggaran Triliunan

PALANGKA RAYA – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi anggaran terbesar dalam APBD 2023 di antara dinas lainnya. Nilainya mencapai triliunan rupiah.

Dengan nilai sebesar itu, diketahui pada tahun 2023 nanti, Dinas PUPT tidak ada pelaksaan pekerjaan proyek multiyear.

Akan tetapi anggaran tersebut sebagian diperuntukkan untuk membayar pekerjaan multiyears untuk tahun pekerjaan 2021 dan 2022. Begitu lah informasi yang disampaikan kalangan dewan dari Komisi IV, Hendri M Yosef saat dibincangi, Jumat (15/7/2022).

“Anggaran belanja hampir 1 triliun. Informasinya anggaran itu untuk pembayaran pekerjaan multiyears yang sudah selesai ditahun 2021- 2022.Jadi tinggal membayar saja. Sementara untuk tahun 2023 tidak ada pekerjaan multiyeas,” ucapnya saat dibincangi media.

Dijelaskannya, adalah hal yang wajar jika anggaran di PUPR sangat besar. Karena mengingat, peruntukan anggaran tersebut adalah untuk infratruktur jalan.

Kader dari partai NasDem Kalteng ini juga menyampaikan harapan kepada PUPR, dalam setiap membuat program pekerjaan berlandaskan keadilan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

“Kami harapkan, PUPR diberi kewenangan dalam menyusun program kerja untuk pemerataan di bidang infratruktur. Selain itu diberi kewenangan dalam mengelola anggarannya sendiri,” katanya.

Lanjutnya, tujuan peningkatan infratruktur menjadi satu fokus kerja pemerintah. Pasalnya, dengan infratruktur yang baik dan sudah membuka akses hingga ke wilayah pelosok, maka memudah masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi wilayah.

“Minimal masyarakat di wilayah tersebut bisa mengembangkan potensi di wilayahnya. Kemudian memudahkan pemerintah untuk mengajak investor untuk meningkatkan potensi tersebut. Namun disini harus ditekankan, tujuan tersebut adalah untuk mengangkat  perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (rul/abe)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.