PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menerima Kunjungan Kerja Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Batara) di Ruang Rapat Bappedalitbang, Kamis (15/1).
Rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mery Rukaini didampingi lima anggota Komisi III dan disambut hangat oleh Kepala Bappedalitbang, Leonard S. Ampung
Pada kesempatan tersebut, Mery menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ini sesuai dengan jadwal kegiatan Sidang II DPRD Batara dalam kunjungan Kerja Luar Daerah ke Bappedalitbang Provinsi Kalteng mengenai Perencanaan Jalan Lintas Kabupaten.
Sementara itu, Leonard dalam paparannya menyampaikan bahwa Provinsi Kalteng telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan arahan Pemerintah Pusat bahwasannya sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional.
“Pembangunan Kalteng 20 tahun ke depan dibagi ke dalam tiga Wilayah Zona, yakni Zona Barat yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Seruyan dan Lamandau, Zona Tengah, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, serta Zona Timur meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya,” ujarnya.
Ditambahkan Leonard, Barito Utara dalam tema dan sektor Big Push termasuk dalam pembangunan Zona Timur yaitu hilirisasi pangan, lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, serta positioning sebagai mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ditinjau lebih dalam terkait sektor pada setiap cluster, sektor potensial zona timur sejalan dengan agenda pemberian big push pada sektor pengolahan, hal ini dikarenakan zona timur memiliki potensi industri pengolahan, transportasi pergudangan dan perdagangan besar dan eceran,” ungkap Leonard.
Selain itu, Leonard juga mengharapkan koridor Pembangunan sebagai Mitra IKN perlu dikuatkan dalam interaksi hulu-hilir di mana wilayah hulu Kalteng sebagai lokasi hilirisasi SDA dan wilayah hilir sebagai outlet dari Kalteng.
Sedangkan berkenaan dengan kewenangan jalan, Leonard menyampaikan bahwa di Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan Pemprov adalah jalan lingkar luar Muara Teweh sepanjang 10,97 km.
“Sedangkan ruas jalan Ampah-Muara Teweh dan Muara Teweh-Puruk Cahu merupakan kewenangan pusat (Jalan Nasional),” tandasnya. (ifa/abe)
