PALANGKA RAYA – Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan di Kalteng mengeluhkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng sering ditunda-tunda. Penundaan rapat paripurna ini lantaran anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Celakanya lagi penundaan itu justru setelah sejumlah undangan dari kalangan pejabat baik dari kalangan dinas terkait maupun vertikal dan tokoh masyarakat sudah hadir di ruang sidang gedung DPRD Kalteng. Mereka sempat menunggu cukup lama, namun akhirnya sidang tetap ditunda.
Sejak dilantik sebagai anggota dewan beberapa bulan lalu, sudah beberapa kali rapat paripurna dewan ditunda dengan alasan anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Tidak jelas alasan anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna. Padahal tugas utama para wakil rakyat diantaranya menghadiri rapat-rapat termasuk rapat paripurna.
Jika ketidakhadirannya itu lantaran jadwal rapat paripurna tabrakan dengan kegiatan reses, jelas tidak mungkin. Karena reses komisi atau perorangan sudah dijadwalkan sendiri. Dan tidak berbenturan dengan jadwal paripurna.
Keluhan soal rapat paripurna sering ditunda sudah cukup lama dikeluhkan sejumlah pejabat maupun tokoh masyarakat. Namun karena para pejabat ini menghormati marwah lembaga dewan yang terhormat, mereka enggan untuk protes.
“Kalau rapat paripurna ditunda tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu sering. Karena kami juga ada pekerjaan kantor yang juga mendesak. Apalagi jika pekerjaanya itu berkaitan dengan pelayanan masyarakat tidak bisa ditunda-tunda,” kata seorang pejabat yang minta namanya jangan dikorankan.
Ketua DPRD Kalteng Drs Arton S Dohong tidak membantah rapat paripurna sering ditunda. Arton juga mengakui pernah mendapat keluhan tokoh masyarakat maupun pejabat soal rapat paripurna dewan yang sering ditunda.
Pihaknya tetap berupaya untuk mendorong para anggota dewan untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu tugas dewan yakni menghadiri rapat paripurna dewan. “Saya akan berupaya mendorong anggota dewan untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya menghadiri rapat paripurna dewan,” katanya.
Sebetulnya, kata Arton pihaknya merasa malu ada sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat yang mengeluhkan sering tertundanya rapat paripurna. Malu karena tugas anggota dewan diantaranya menghadiri rapat paripurna.
Arton berharap kepada Badan Kehormatan Dewan untuk menertibkan anggota dewan yang sering mangkir dalam menghadiri rapat-rapat paripurna. Badan Kehormatan Dewan pun diminta untuk melaporkan kepada pimpinan partai bagi anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat-rapat dewan terutama rapat paripurna. (to)
