PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Dinas Kehutanan berkomitmen melakukan pemanfaatan lahan tidak produktif sebagai bagian dari upaya program ketahanan pangan.
Dalam gelar rapat koordinasi bersama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PB PH) se-Kalteng, Pemerintah setempat menyatakan, dukungan program Asta Cita di sektor swasembada energi dan pangan.
Rapat tersebut menjadi forum diskusi antara pemerintah dan para pemegang izin usaha kehutanan untuk memperkuat peran mereka dalam mendukung kebijakan nasional.
Kegiatan ini pun dihadiri oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, seluruh kepala bidang lingkup Dinas Kehutanan Kalteng, Direktur PT Dwima serta Anggota PB PH se-Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining menyebut berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukkan, bahwa sekitar 19.000 hektare lahan PB PH sudah terbuka dan siap dimanfaatkan.
“Kemudian, ada sekitar 50.000 hektare lahan tidak produktif yang berpotensi dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan tanpa menghilangkan fungsi ekologis,” sebutnya.
Agustan menjelaskan, kawasan tersebut tidaklah untuk dilepas atau dialihfungsikan, melainkan akan diberdayakan dengan memperhatikan aspek lingkungan maupun keberlanjutan hutan. Dengan demikian diharapkan, program ketahanan pangan bisa berjalan seiring dengan upaya pelestarian hutan.
“Langkah ini diharapkan mampu mendorong swasembada energi dan pangan di Kalimantan Tengah sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan,” imbuhnya. (fit/abe)
