SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam hal hal penganggaran.
“Untuk anggaran Program MBG belum ada arahan resminya dari pemerintah pusat. Dan keikutsertaan pemerintah daerah itu juga belum ada juknisnya yang jelas,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Rabu (12/2/2025).
Sanggul menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG tahap awal ini anggarannya bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, melainkan bersumber dari pusat langsung yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Anggaran untuk program tahap awal itu dari pusat langsung melalui BGN, tapi kami dari pemerintahan daerah akan tetap membantu dalam pelaksanaannya sesuai apa yang dibutuhkan oleh BGN dan vendor, seperti data sekolah dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya dalam pelaksanaan program MBG ini, juknis sangat penting sebagai payung hukum dalam memberikan dukung. Untuk itu, ia berharap agar juknis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa segera keluar.
Sebelumnya, pada saat penyusunan APBD 2025 Pemkab Kotim mencadangkan anggaran sebesar Rp 10 miliar hingga Rp 12 miliar atau sekitar 2 persen dari APBD Kotim untuk program MBG.
Terkait hal itu, Sanggul menerangkan pencadangan anggaran itu sebagai bentuk antisipasi atau persiapan pemerintah daerah untuk mendukung program MBG. Namun, secara teknis anggaran tersebut belum dimasukkan dalam APBD karena belum ada juknis sebagai landasannya.
“Jadi, anggaran itu belum dimasukkan ke APBD, tapi kami akan bersiap-siap. Kalau sudah ada juknisnya baru bisa kami anggarkan, dan sekarang belum bisa karena belum ada dasarnya,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan pelaksanaan Program MBG tahap awal di Kotim dijadwalkan pada 17 Februari 2025. Pada tahap awal ini hanya ada satu vendor yang melayani dengan kapasitas penyediaan 3.000 sampai 3.500 porsi makanan.
Maka dari itu, Sanggul berharap masyarakat bisa memaklumi keterbatasan ini, karena artinya tidak semua sekolah bisa mendapat Program MBG ini secara bersamaan karena keterbatasan vendor.
“Kita berdoa saja, semoga vendor-vendor lainnya cepat datang, sehingga semua sekolah yang ada di Kotim bisa dijangkau,” tandasnya.(pri)
