PALANGKA RAYA – Presiden Prabowo Soebianto meminta anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.
Perintah pemotongan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda), Katma F Dirun mengungkapkan, bahwa pengalihan anggaran dalam beberapa sektor dapat membawa dampak yang lebih efektif bagi masyarakat.
Katma menjelaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran dalam beberapa pos tertentu, seperti anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas, pengalihan dana tersebut justru membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurut Katma, alokasi anggaran yang lebih efisien akan membawa manfaat yang lebih besar, khususnya dalam sektor pembangunan yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Memang efisiensi pada suatu kegiatan namun efektif pada kegiatan lain,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rakor RIPJ PID serta PUD Kalteng tahun 2025, Kamis (13/2).
Sebagai contoh, dana yang semula dialokasikan untuk keperluan ATK dan perjalanan dinas kini dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat Kalteng.
“Yang dipotong adalah ATK dan perjalanan dinas. Misalnya dana tersebut dialihkan ke pembangunan jalan maka lebih efektif menyentuh ke masyarakat,” jelasnya.
Katma juga menambahkan, bahwa penggunaan anggaran untuk ATK kini sudah tidak lagi terlalu dibutuhkan, mengingat banyak instansi dan pejabat yang kini lebih banyak memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas-tugas administrasi.
“ATK kita tidak terlalu banyak dimanfaatkan karena kita semuanya banyak menggunakan teknologi digital, surat-menyurat undangan juga sudah banyak menggunakan digitalisasi,” ujar Katma.
Selain itu, perjalanan dinas yang sebelumnya membutuhkan anggaran besar juga telah dipangkas seiring dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh, seperti video konferensi yang dapat menggantikan pertemuan langsung.
“Dengan adanya teknologi, banyak rapat dan koordinasi yang bisa dilakukan secara virtual tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang cukup besar,” imbuhnya.
Katma menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini bertujuan agar lebih banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya.
“Anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja keperluan pembangunan yang berdampak lebih banyak ke masyarakat Kalteng,” tutup Katma. (ifa/abe)
