PALANGKA RAYA – Setelah dilantik oleh Presiden, H. Edy Pratowo memulai langkah pertama dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan memimpin rapat bersama pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur, Senin (24/2/25).
Rapat ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret guna melaksanakan program pembangunan di wilayah Kalteng pada tahun 2025 dan seterusnya.
Edy menegaskan pentingnya mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Ia berharap, bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dapat segera bergerak melaksanakan berbagai program yang telah disusun, dengan target jangka panjang hingga tahun 2030.
“Kami berharap bisa segera bekerja, melaksanakan program pembangunan tahun 2025. Estimasi waktu yang kami hitung adalah mulai dari tahun 2025 hingga 2030. Tentu saja, kami ingin memastikan semua program yang telah disusun dapat berjalan lancar, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” ungkap Edy.
Pada rapat tersebut, salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan program yang dijanjikan selama masa kampanye, seperti kartu Huma Betang. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kartu Huma Betang ini adalah janji kampanye yang perlu segera kita realisasikan. Dalam implementasinya, kami akan menyinkronkan pola pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan efektif. Program yang tercakup dalam kartu ini, seperti pembagian kartu tani, beasiswa pendidikan gratis, kartu nelayan, bantuan sembako, pasar murah, dan dukungan untuk UMKM, semuanya sudah ada, tetapi perlu kita kemas dengan baik dan terintegrasi agar dampaknya lebih besar,” jelas Edy.
Namun, lebih dari sekadar pelaksanaan program, Edy juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak terkait dalam mendampingi program-program tersebut, agar bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan.
Oleh karena itu, Ia meminta, agar manajemen risiko menjadi perhatian serius, termasuk keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mendiskusikan dan merumuskan peraturan gubernur yang sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku.
“Salah satu hal yang paling penting adalah pendampingan program, terutama dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan yang sudah berjalan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk BPKP, DPR, untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan efisien. Oleh karena itu, dalam peraturan Gubernur, kami akan membahasnya lebih lanjut agar setiap program dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ifa/abe)
