PALANGKA RAYA – Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harappano Mandouw menyampaikan, dukungan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
Ia menjelaskan, pentingnya pengaturan yang jelas terkait pemungutan pajak dari hasil pengelolaan pertambangan.
“Saya berharap raperda ini mengatur agar pajak yang terutang dari sektor pertambangan mineral bukan logam dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya, Senin (10/3/2025) kemaren.
Ia juga menambahkan, pentingnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Koordinasi dan sinergi yang baik di antara kedua level pemerintahan ini sangat penting, untuk memastikan efektivitas pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
Ia juga berharap, Raperda ini dapat menghasilkan aturan yang komprehensif, dan efektif dalam mengatur pengelolaan pertambangan di Kalteng.
“Aturan yang jelas dan terintegrasi akan mendukung peningkatan PAD, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mengawal pembahasan raperda ini hingga selesai dan disahkan. (rdi/rdo)
