PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit (RS) Doris Sylvanus Palangka Raya, Rabu (12/3/25). Tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan di RS umum daerah tersebut berjalan dengan baik dan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat, termasuk bagi mereka yang menggunakan BPJS.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam misi pembangunan Kalteng 2025 sampai dengan 2030. Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemprov dapat diakses dengan baik oleh masyarakat, termasuk yang menggunakan BPJS,” ujar Gubernur.
Saat meninjau kondisi RS Doris Sylvanus, Gubernur langsung melihat berbagai fasilitas dan proses pelayanan yang tengah berlangsung. Ia juga memastikan bahwa sarana dan prasarana RS akan terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan semakin optimal.
“Kami bertekad untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami juga melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang ada untuk mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RS Doris Sylvanus sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Samsul, menyampaikan bahwa kedatangan Gubernur bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik, terutama di bulan Ramadan menjelang Lebaran.
“Selama Ramadan, kami sudah mengatur mekanisme pergantian jam kerja petugas, sehingga meskipun sebagian sedang menjalankan ibadah puasa, layanan tetap berjalan optimal,” jelas Suyuti.
Suyuti juga mengungkapkan bahwa Pemprov telah mengalokasikan dana untuk membiayai sekitar 600 ribu penduduk Kalteng yang terdaftar dalam program BPJS. Beberapa dari mereka dibayar sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sementara sebagian lainnya dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Suyuti menambahkan, bahwa salah satu inovasi yang sudah mulai dijalankan adalah sistem pelayanan kesehatan melalui Kartu Huma Betang. Meskipun belum secara resmi diluncurkan, program ini sudah berjalan dengan memberikan bantuan kepada pasien tidak mampu yang dirujuk ke RS, termasuk biaya transportasi dan konsumsi.
“Untuk program Kartu Huma Betang, meskipun belum resmi, sebenarnya sudah berjalan. Kami memberikan bantuan kepada pasien yang tidak mampu, termasuk biaya transportasi dan makan. Program ini akan lebih terintegrasi dalam waktu dekat,” ungkap Suyuti.
Gubernur juga meninjau lokasi yang rencananya akan digunakan untuk ruang belajar Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) dengan bekerja sama dalam upaya membuka pendidikan dokter spesialis. (ifa)
