PALANGKA RAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, turut mendampingi Gubernur, H. Agustiar Sabran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3).
Rakor kali ini mengangkat tema “Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah” dan dihadiri oleh para kepala daerah dari enam provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalteng dan Kalimantan Selatan.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan ini, KPK memberikan arahan kepada para kepala daerah terkait strategi pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta optimalisasi pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi rawan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, rapat ini juga menjadi momentum bagi kepala daerah untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.
KPK menekankan, bahwa pemimpin daerah memiliki peran strategis dalam membangun integritas di lingkungan birokrasi serta memastikan seluruh kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat.
Leonard S. Ampung menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK dalam menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan akan terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah untuk mendapatkan arahan langsung dari KPK terkait strategi pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi. Kami di Kalteng akan terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar Leonard.
Lebih lanjut, Ia juga menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam membangun budaya antikorupsi.
“Keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi tidak hanya bergantung pada pemimpin daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (ifa/abe)
