SAMPIT – Hari perdana masuk kerja pasca libur dan cuti bersama lebaran Idulfitri yang cukup panjang, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor menggelar inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (8/4/2025) pagi.
“Hari ini saya memantau Mal Pelayanan Publik kita ternyata semuanya berjalan dengan baik, cuman hanya ada satu tadi yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) yang masih melakukan halal bihalal. Makanya tadi sudah saya minta ditinggalkan sebagian dan memprioritaskan pelayanan di MPP karena masyarakat kita sudah ada yang mau berurusan,” kata Halikinnor.
Namun, Halikinnor menyampaikan, secara umum semua pelayanan yang ada di MPP sudah berjalan dengan lancar dan masyarakat juga terlayani dengan baik.
“Karena ini memang keinginan kita, bagaiamana pelayanan publik itu jangan sampai terhambat. Kita ingin pelayanan publik itu mudah, cepat, serta jelas waktunya dan semua itu sudah kita buktikan di MPP ini,” ujarnya.
Selain itu, Halikinnor juga melakukan pengecekan pada pelayanan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dimana, pada pelayanan tersebut ada masyarakat yang mengeluhkan dalam kepengurusannya.
“Ternyata saat saya cek, itu ada berkas yang dimasukkan tapi yang bersangkutan di aplikasi atau onlinenya itu tidak diisi sehingga dianggap belum terdaftar. Jadi, kalo yang bersangkutan sudah 6 bulan atau 1 tahun telah memasukkan berkas tapi di onlinenya tidak diisi itu sama saja tidak terdaftar,” jelasnya.
Menurutnya, permasalahan tersebut hanya pada kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak tersampaikan. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung itu akan meminta penjelasan tentang progres atau sistem pelayanan terhadap semua instansi yang ada di MPP, agar masyarakat yang kurang paham bisa memahaminya.
“Nanti kita akan ada jumpa pers khusus lah, yang mana instansi atau OPD yang ada di MPP nanti akan saya minta bicara langsung satu-satu untuk menginformasikan progres atau sistem pelayanan kita. Hal ini agar tidak ada kesalah paham lagi terhadap masyarakat tentang pelayanan yang di MPP terkhusus pada pelayanan PBG,” tuturnya.
Lebih lanjut, Halikinnor juga menyarankan apabila ada masyarakat yang kurang paham terhadap pengisian yang ada di online, bisa meminta bantuan kepada petugas yang menjaga pelayanan. Dirinya menegaskan gunanya petugas pelayanan adalah untuk membantu masyarakat yang kurang paham.
“7 jam pun sebenarnya bisa untuk mengurus PBG ini, artinya sepanjang syaratnya lengkap dan sudah masuk sistem maka bisa cepat keluar. Artinya permasalahan ini hanya pada kurangnya pengetahuan atau paham, maka dari itu masyarakat bisa datang ke loket pelayanan dan minta penjelasan apabila yang tidak paham,” pungkasnya. (Pri/Rdo)
