PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng di Auditorium BPK, Kamis (10/4).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK Kalteng sebelumnya, M. Ali Asyhar, atas dedikasi, pengabdian dan sinergi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya.
Ia menilai, bahwa peran BPK sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Pak Ali Asyhar selama ini. Semoga seluruh pengabdian yang telah diberikan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT,” ucap Edy Pratowo.
Pada kesempatan yang sama, Wagub juga mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan BPK Kalteng yang baru, Dodik Achmad Akbar. Ia menyampaikan harapan agar sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
“Kami berharap kerja sama, sinergi, dan kemitraan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah tertata baik selama ini bisa dilanjutkan dan semakin ditingkatkan,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalteng untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta percepatan pembangunan daerah.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan bukan hanya soal administrasi, tapi soal kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan. Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan kepada masyarakat yang bisa dirasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPK Perwakilan Kalteng harus terus diperkuat, terutama dalam hal pembinaan dan pemberian arahan kepada para pengelola keuangan di lingkup pemerintah daerah.
“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih selama ini. Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga cerminan dari kinerja yang akuntabel dan transparan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi juga turut hadir menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari proses panjang dan kerja keras dalam mengelola keuangan daerah efisien, transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Selama ini banyak kepala daerah lebih mengejar opini WTP sebagai simbol prestasi, padahal yang terpenting adalah bagaimana APBD benar-benar dirancang dan dilaksanakan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Fathan. (ifa/abe)
