PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Aryawan, menyampaikan komitmennya dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah provinsi (Pemprov), khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui semangat Huma Betang.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara ramah tamah bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (10/4).
Aryawan menegaskan bahwa program-program seperti pemberdayaan 100 Desa Wisata (Dewi), pemberian stimulus desa, serta insentif untuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Damang, Mantir, hingga RT dan RW adalah langkah strategis yang konkret untuk memperkuat pondasi ekonomi desa dan mempercepat pemerataan pembangunan dari bawah.
“Ini bukan hanya soal program administratif, tetapi menyentuh langsung pada aspek kehidupan masyarakat desa. Dari segi ekonomi, budaya, hingga sosial. Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Aryawan.
Ia menambahkan, bahwa dukungan terhadap aparat desa dan tokoh adat merupakan bagian penting dari semangat Huma Betang, filosofi masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi.
Semangat ini, menurutnya, harus menjadi dasar dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
“Semangat Huma Betang mengajarkan gotong royong dan kebersamaan. Maka, dukungan kami tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung pada penguatan kapasitas dan kesejahteraan aparat desa serta tokoh adat yang menjadi ujung tombak di lapangan,” imbuhnya.
Program prioritas Huma Betang yang digaungkan oleh pemprov dinilai sejalan dengan visi nasional dalam mendorong pembangunan dari desa.
Upaya mengembangkan desa wisata misalnya, dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal.
Sementara itu, pemberian insentif kepada aparatur desa dan tokoh adat dipandang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di tingkat lokal.
Aryawan menilai, keberadaan tokoh adat seperti Damang dan Mantir masih memiliki peran vital dalam menyelesaikan konflik, menjaga harmoni antarwarga serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat adat.
“Kita tidak bisa bicara pembangunan desa tanpa melibatkan tokoh-tokoh adat yang punya akar kuat di masyarakat. Maka, mereka juga harus diperhatikan dan diberdayakan,” tandasnya. (ifa/abe)
