PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Katma F. Dirun membuka secara resmi forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng Tahun 2025 sampai dengan 2029 di Aula Serbaguna Bapperida Kalteng, Jumat (11/4).
Katma menyampaikan, konsultasi publik yang dilaksanakan ini bertujuan menjaring aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta menjaring masukan dan saran terkait permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah, target kinerja dan tematik perencanaan tahunan.
“Rencana pembangunan Kalteng yang disusun dengan memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2025 sampai dengan 2029,” ujarnya.
Katma mengungkapkan visi tersebut adalah mengangkat harkat martabat khususnya masyarakat Dayak, umumnya masyarakat Kalteng (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju kalteng berkah, kalteng maju, kalteng bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
“Untuk menyelenggarakan upaya tersebut, pemerintah daerah merumuskan arah prioritas pembangunan,” terangnya.
Beberapa hal tersebut diutarakan Katma, yaitu pertama, mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kedua, membangun SDM sehat, cerdas, berkarakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
Keempat, menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kelima, membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keenam, membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan.
Ketujuh, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkokoh ideologi pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat. Terakhir, pemberdayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”.
“Saya berharap, arah kebijakan dari perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah derah, provinsi dan kabupaten atau kota dapat bersinergi dan selaras untuk mewujudkan cita-cita bersama baik yang sudah tertuang pada RPJPD maupun pada RPJMN,” pungkasnya. (ifa/abe)
