PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk periode 2025–2026.
Kegiatan tersebut dihadiri para calon pengurus dan jajaran sekertariat Kesbangpol. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Jumat (25/4).
Kepala Badan Kesbangpol Kalteng, Katma F. Dirun, memimpin secara langsung rapat tersebut. Dirinya menyampaikan, tentang pentingnya keberadaan FPK sebagai wadah yang dapat menjembatani dan memperkuat semangat kebangsaan serta membangun kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya masyarakat Kalimantan Tengah.
“FPK bukan hanya menjalankan, kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi motor penggerak aksi nyata di tengah masyarakat. Kegiatan FPK harus mampu melibatkan berbagai elemen anak bangsa dalam semangat persatuan,” tegasnya.
Katma juga menyampaikan, pentingnya efisiensi dalam penyusunan program kerja FPK, mengingat kondisi fiskal pemerintah provinsi yang sedang melakukan penghematan anggaran.
Ia menekankan, bahwa efektivitas kegiatan harus tetap terjaga dengan mengedepankan sinergi dan inovasi.
Disepakati bahwa akan diajukan tiga nama calon Ketua FPK Provinsi Kalteng kepada Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Elkan Dedy, Andi Bustan dan Rosna Dewita. Para calon diharapkan memiliki komitmen kuat dan jejaring yang luas, termasuk akses ke pemerintahan daerah.
Wahyudi F. Dirun, Ketua FPK Periode 2023-2024 menyampaikan usulan program kerja meliputi konsolidasi internal, sosialisasi pembauran kebangsaan, serta pendataan anggota paguyuban di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dirinya mengusulkan, agar struktur FPK mendatang turut mencantumkan nama-nama mantan Ketua sebagai bagian dari dewan penasehat.
Diusulkan pula pada rapat tersebut agar FPK dapat menempati gedung sekretariat tetap yang berasal dari aset milik Pemprov yang tidak terpakai, guna menunjang kelancaran kegiatan organisasi.
Kemudian juga gagasan pembentukan Bidang Internal serta Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di setiap kabupaten/kota juga mengemuka sebagai langkah strategis memperluas jaringan pembauran kebangsaan.
Dalam rapat tersebut diingatkan tentang pentingnya percepatan administrasi sebagai syarat untuk melakukan audiensi resmi dengan Gubernur Kalimantan Tengah. (ter*/abe)
