PALANGKA RAYA – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ahmad Toyib, mendampingi Wakil Gubernur, Edy Pratowo, dalam mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 secara virtual dari ruang rapat Wakil Gubernur Kalteng, Selasa (29/4).
Apel Kesiapsiagaan Karhutla yang dilaksanakan secara nasional ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat dalam meningkatkan koordinasi dan kesiapan seluruh daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi Karhutla yang meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Toyib menegaskan komitmen Provinsi Kalteng dalam merespon arahan dari Pemerintah Pusat terkait penanggulangan Karhutla.
“Menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, kita di Provinsi Kalteng akan segera mempersiapkan Apel Gelar Pasukan bersama seluruh unsur terkait, baik dari TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat peduli api, guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Karhutla,” ungkap Toyib.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada tahun ini BPBD Kalteng telah menyiapkan sebanyak 75 Pos Lapangan (Poslap) Satgas Pengendali Karhutla yang tersebar di 13 kabupaten dan kota se-kalteng. Poslap-poslap tersebut akan diaktivasi di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
“Pemetaan titik rawan telah kami lakukan, dan 75 Poslap yang telah disiapkan akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan serta pengendalian di lapangan. Ini merupakan bagian dari strategi preventif yang kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran besar seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Meskipun demikian, Toyib tidak menampik adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pendukung di tingkat daerah.
Ia berharap, adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam bentuk bantuan logistik, peralatan pemadam, hingga teknologi pendeteksi dini Karhutla.
“Kita di daerah ini memiliki keterbatasan sarpras, baik dari segi alat pemadam, kendaraan operasional maupun fasilitas komunikasi. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat agar upaya penanggulangan Karhutla bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (ifa/abe)
