PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menyoroti persoalan distribusi dan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Senin (5/5).
Rakor yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalteng tersebut, Yuas Elko menekankan, perlunya langkah konkret dan sistematis dari pemerintah daerah untuk menertibkan jalur distribusi LPG 3 Kg, khususnya di tingkat kabupaten dan kota.
“Masalah LPG, saya minta perwakilan dari DESDM agar mencarikan solusi. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten atau kota agar sistem distribusi LPG ini lebih tertata, terutama menyangkut peran penjual, pengecer dan pedagang,” tegas Yuas.
Ia menambahkan, bahwa penataan ini penting agar subsidi dari pemerintah pusat benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. LPG 3 Kg merupakan barang subsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Namun kenyataannya, masih banyak praktik distribusi yang tidak tepat sasaran, sehingga harga di tingkat konsumen bisa melonjak tinggi.
“Dengan memberikan kewenangan kepada kabupaten atau kota masing-masing, setidaknya ada upaya nyata dari kita untuk meringankan beban masyarakat terhadap harga LPG 3 Kg. Ini bagian dari subsidi. Jadi harus kita jaga agar tidak disalahgunakan,” pungkasnya. (ifa/abe)
