PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti, pentingnya kedaulatan pangan sebagai pilar utama ketahanan ekonomi daerah, dalam menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Rahadian Fani menyampaikan, ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap pasokan pangan dari luar daerah, khususnya untuk komoditas telur, daging sapi, dan ayam, menurutnya hal ini menunjukkan, lemahnya kapasitas produksi pangan lokal.
“Fraksi Golkar menekankan perlunya diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal yang dikembangkan secara sistematis, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran (hulu ke hilir),” ucapnya, Rabu (14/5/2025).
Program intensifikasi dan modernisasi pertanian, menurut Rahadian, harus dibarengi dengan dukungan akses pembiayaan yang murah bagi petani, penguatan kelembagaan petani, serta perluasan pasar bagi hasil pertanian mereka.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal jumlah produksi, tetapi juga soal aksesibilitas dan keberlanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mengambil langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendesak pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Penguatan regulasi terkait perizinan pemanfaatan ruang (LP2B) dan pemberian insentif bagi petani dinilai krusial untuk menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Tengah.
Fraksi Golkar berharap LKPJ Gubernur 2024 akan memuat program-program yang komprehensif dan terukur untuk mencapai kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah. Mereka siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengawal dan memastikan terwujudnya program-program tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (rdi/rdo)
