PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2024.
Melalui juru bicaranya, Wengga Febri Dwi Tananda, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
“Kami mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan,” ucapnya, Minggu (18/5/2025).
Ia menambahkan, perlunya perhatian serius terhadap isu lingkungan mengingat Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah. Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Tidak cukup hanya dengan pencegahan, tindakan tegas harus diberikan kepada para pelaku agar menjadi efek jera,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan program reboisasi dan rehabilitasi hutan kritis.
“Luas hutan kritis di Kalimantan Tengah masih cukup besar. Program ini harus menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam,” lugasnya.
Lebih lanjut, Wengga juga menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan karhutla. Kesiapsiagaan ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat desa hingga provinsi.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya mitigasi bencana. (rdi/rdo)
