PALANGKA RAYA – Jalan rusak seakan menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng). Di balik lobang – lobang yang menganga dan aspal yang terkelupas, tersimpan keluhan lama yang kini kembali disuarakan keras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan, keprihatinan mendalam terhadap ketimpangan antara intensitas aktivitas kendaraan perusahaan besar swasta (PBS) dan minimnya kontribusi mereka dalam menjaga kualitas jalan. Ia menyebut, kondisi ini sudah melampaui batas toleransi.
“Sudah ada MoU sejak 2023, tapi realisasi komitmen mereka? Nol,” ujarnya, baru-baru ini.
Leonard menilai, janji-janji PBS untuk berbagi beban perbaikan jalan, khususnya ruas Kala Kurun-Palangka Raya, hanya menjadi angin lalu.
Padahal, jalan yang dibangun dengan dana hampir Rp 800 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, kini harus menanggung beban berlebih dari kendaraan perusahaan yang sering melintas dengan muatan jauh di atas ambang batas.
“Jalan kita hanya kuat untuk 8 ton. Tapi mereka melintas dengan 15 sampai 20 ton. Uang rakyat dipakai untuk bangun, rusak lagi karena aktivitas mereka. Ini bukan urusan kecil,” katanya.
Pemprov, menurut Leonard, tengah menyiapkan solusi jangka panjang. Salah satunya adalah pembangunan jalur khusus PBS yang tidak melintasi jalan umum.
Rute baru ini akan membentang dari Tanggiran menuju Sungai Mangkutup dan seterusnya menggunakan transportasi tongkang melalui Sungai Kapuas Murung.
“Lebih efisien, ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Jalan itu milik rakyat, bukan lintasan gratis bagi perusahaan,” tegasnya.
Isu ini tak hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut keadilan sosial. Leonard juga mempertanyakan peran serta PBS dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ia menilai, perusahaan harus berhenti bersikap pasif dan mulai aktif memberi kembali kepada daerah yang selama ini mereka eksploitasi.
“Jangan cuma hisap hasil bumi kita, lalu pergi. Sudah waktunya mereka peduli,” tegas Leonard.
Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, menambahkan, bahwa pihaknya telah memberlakukan pembatasan beban kendaraan yang melintas di jalan umum. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak pelanggaran.
“Kendaraan berat milik perusahaan tetap memaksa lewat. Padahal tidak ada sepeser pun dana dari mereka untuk pemeliharaan jalan ini. Semua dari APBD,” ungkapnya.
Juni memastikan, pembangunan jalan khusus kini dalam proses dan sudah menjadi komitmen pemprov untuk memisahkan jalur industri dari jalur masyarakat umum.
“Kita ingin jalan rakyat tidak rusak lagi karena kendaraan berat. Jalur industri akan diarahkan ke sungai agar lebih aman dan efisien,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov berharap masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang lebih layak, tahan lama dan tidak terus-menerus menjadi korban dari aktivitas industri berskala besar. Karena, seperti disampaikan Leonard.
“Kalau hanya masyarakat yang dapat debunya, lalu keadilan itu ada di mana?”. tutupnya. (ifa/abe)
