PALANGKA RAYA – Jatuh pada setiap 23 Mei merupakan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada tahun 2025, Bumi Tambun Bungai genap berusia 68 tahun sejak pengesahan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang menetapkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi baru.
Kelahiran Provinsi Kalteng merupakan hasil perjuangan panjang dari masyarakat Dayak yang mendambakan otonomi sendiri. Proses tersebut ditempuh melalui diplomasi, aksi organisasi rakyat, hingga mendesak perhatian pemerintah pusat termasuk Presiden Soekarno dan tokoh besar Kalimantan Tengah, Tjilik Riwut.
Menurut Pamong Budaya Ahli Muda Balas Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII Kalteng dan Kalsel, Yusri Darmadi, S.S., akar perjuangan sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka.
Sudah ada pemukiman tua seperti Kampung Pahandut yang dipimpin pembakal Ngabe Soekah. Paca 1940, RAA Syiono pernah mengusulkan otonomi Tanah Dayak kepada Komisi Visman di masa Belanda, namun usulan itu tak ditanggapi.
Setelah kemerdekaan, Kalimantan hanya dibagi tiga keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tanpa Kalimantan Tengah. Aspirasi kembali menguat pada 1952 dari masyarakat Kapuas, Barito dan Kotawaringin.
Berbagai organisasi, termasuk Serikat Keharingan Dayak Indonesia (SKDI), mendukung pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPRKT) pada 1954 yang dipimpin JM Nahan. Namun diplomasi mandek.
Rakyat akhirnya turun ke jalan lewat Gerakan Mandau Talawang Pancasila Sakti (GMTS), yang menarik perhatian pemerintah pusat. Bahkan Presiden Soekarno sempat marah membaca laporan kerusuhan di media massa. Titik balik datang saat Bung Karno bertemu langsung dengan Tjilik Riwut.
Pemerintah pusat akhirnya menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yang menetapkan Pahandut sebagai ibu kota provinsi kemudian berkembang menjadi Palangka Raya.
Pada 17 Juli 1957, Presiden Soekarno meresmikan Palangka Raya dengan pemancangan tiang pancang sebagai simbol dimulainya pembangunan. Palangka Raya menjadi satu-satunya ibu kota provinsi yang sepenuhnya dibangun oleh bangsa sendiri, bukan warisan kolonial.
“Semangat anti-kolonialisme sangat kuat. Bung Karno ingin ibu kota yang lahir dari tangan anak bangsa,” ungkap Yusri.
Kemudian ia menegaskan, bahwa wacana menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara masih relevan. Secara historis, geografis, dan geologis, Palangka Raya lebih aman dari bencana besar. Tidak dimulai dari nol, karena rancangannya dibuat oleh Van Der Pijl saat era Presiden Soekarno. Pembentukan Kalimantan Tengah juga bertujuan mempercepat pelayanan publik.
Dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2 hingga 5 Desember 1956, utusan rakyat mengikrarkan dua hal, yakni Bersatu tekad menyelesaikan perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah secepat-cepatnya. Kemudian, Bersatu tekad mengangkat derajat hidup rakyat Kalimantan Tengah dan Indonesia umumnya.
Impian tersebut akhirnya terwujud pada 23 Mei 1957, saat Kalimantan Tengah disahkan sebagai provinsi dengan ibu kota Palangka Raya melalui Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 dan diperkuat Undang-Undang No. 27 Tahun 1959. Kini, Kalimantan Tengah telah berdiri selama 68 tahun. Namun semangat dan perjuangan panjang rakyatnya tetap menjadi warisan berharga. Bung Karno pernah berpesan kepada masyarakat agar tidak sekali-sekali meninggalkan sejarah.
Gubernur Kalimantan Tengah saat ini, H. Agustiar Sabran berharap, agar Kalteng semakin maju di hari jadinya yang ke-68. Kalteng juga diproyeksikan menjadi daerah yang berkah dan bermartabat.
“Saya berharap, Kalteng menjadi provinsi yang berkah, maju dan bermartabat. Kalteng siap menyambut Indonesia Emas 2045,” tutur Agustiar (24/5) lalu. (ter*/abe)
