Program 100 Hari Kerja Gubernur, Bebas Kabut Asap 2025
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tak mau kecolongan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat saat ini sudah memasuki masuk kemarau.
Untuk mengantisipasi karhutla, sebanyak 77 pos lapangan (poslap) resmi diaktifkan di 52 kecamatan dan 76 desa/kelurahan di wilayah Kalteng. Hal ini sebagai langkah awal menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi meningkat pertengahan tahun ini.
Langkah ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, dengan target Kalteng Bebas Kabut Asap 2025.
Dalam rapat koordinasi virtual yang digelar baru-baru ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan musim kemarau diperkirakan mulai 11 Juni 2025, dengan puncaknya terjadi pada Juli hingga Agustus. “Ini adalah alarm peringatan bagi kita semua. Kesiapsiagaan harus dimulai sekarang. Bukan nanti ketika api sudah membesar,” tegasnya.
Toyib menyebut, sebanyak 539 personel gabungan sudah disebar ke pos-pos rawan karhutla. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri (babinsa dan bhabinkamtibmas) serta Masyarakat Peduli Api (MPA). Khusus untuk Taman Nasional Sebangau, personel juga didampingi polisi kehutanan.
“Tugas mereka tak sekadar berjaga. Mereka menjalankan patroli harian, sosialisasi ke warga soal bahaya dan larangan membakar lahan, serta melakukan pembasahan lahan rawan terbakar. Mereka juga memastikan ketersediaan sumber air seperti sumur bor dan embung, agar penanganan cepat bisa dilakukan jika titik api muncul,” ucapnya.
Meski baru memasuki awal musim kemarau, data Pusdalops-PB mencatat sudah terjadi 61 kasus kebakaran sejak Januari hingga 4 Juni 2025. Luas lahan yang terbakar sekitar 32,23 hektare berdasarkan penanganan langsung. Sementara citra satelit mencatat total 66,06 hektare lahan terbakar.
Toyib menekankan, keberhasilan mencegah karhutla tidak bisa diserahkan hanya pada satu pihak saja. “Peran kabupaten, kota, hingga desa sangat krusial. Sinergi TNI-Polri dan semua lembaga terkait harus berjalan kuat di lapangan,” akuinya.
“Kalau semua kompak, bukan tidak mungkin kita benar-benar bisa mewujudkan Kalteng yang bebas dari kabut asap dan masyarakat yang lebih sehat serta sejahtera,” tandasnya. (ifa/ens)
