PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Agie meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025-2030.
Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan awal kinerja pemerintahan baru yang baru memasuki masa pengabdiannya. Agie menekankan pentingnya program 100 hari kerja sebagai indikator awal keseriusan kepala daerah dalam menjalankan janji politik. Namun, ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap efektivitas dan dampak langsung program tersebut bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik semangat dan target cepat yang ditetapkan. Tapi jangan sampai hanya menjadi formalitas. Harus ada evaluasi berkala agar semua kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, terutama di wilayah terpencil,” ucapnya, Kamis (12/6/2025).
Agie juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pelaksanaan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan. Ia mendorong agar pembangunan yang dimulai dari desa, sebagaimana tertuang dalam visi Huma Betang, tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang nyata.
“Kami ingin pembangunan yang adil, tidak hanya terpusat di kota, tapi menjangkau masyarakat Dayak pedalaman, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga meminta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan birokrasi yang bersih dan melayani, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Inovasi dan pelayanan publik berbasis data, menurut Agie, harus menjadi prioritas sejak awal pemerintahan.
Fraksi PAN juga meminta agar program bantuan sosial yang telah digelontorkan di awal pemerintahan disalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
“Program 100 hari bukan ajang pencitraan, tapi langkah awal menepati janji dan menjawab persoalan riil rakyat,” lugasnya.
Fraksi tersebut berharap Pemprov Kalteng tidak hanya mengejar serapan anggaran tinggi, tetapi juga menekankan kualitas pelaksanaan, dampak langsung terhadap masyarakat, dan keberlanjutan program hingga akhir masa jabatan gubernur.
Sebagai mitra strategis, Fraksi PAN memastikan akan terus melakukan fungsi pengawasan secara aktif terhadap seluruh program prioritas daerah, termasuk agenda-agenda strategis Huma Betang 2025-2030. (rdi/rdo)
