PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rangga Lesmana, menyampaikan, penyediaan sarana internet menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam rangka meningkatkan akses internet di daerah pedalaman melalui program HUMA BETANG.
Hal ini disampaikan Rangga saat memimpin rapat bersama Dinas Kominfo se-Kalteng pada Selasa (1/7/2025), yang membahas tindak lanjut penyediaan internet di kantor desa dan fasilitas publik seperti Posyandu, Posbindu, Sekolah Dasar dan lokasi lainnya yang kesulitan akses jaringan internet.
Rangga menjelaskan, bantuan perangkat internet yang diberikan Pemprov Kalteng akan diproses melalui hibah barang kepada Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota penerima. Tujuan utamanya adalah agar seluruh masyarakat Kalteng, termasuk di daerah pedalaman, dapat menikmati jaringan internet.
Rangga menjelaskan sebanyak 376 desa/kelurahan di Kalteng masih tergolong blankspot, tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota. Rinciannya meliputi Kabupaten Barito Selatan (27 desa), Barito Timur (39 desa), Gunung Mas (50 desa), Kapuas (35 desa), Katingan (34 desa), Palangka Raya (11 kelurahan), Kotawaringin Barat (16 desa), Kotawaringin Timur (14 desa), Lamandau (45 desa), Murung Raya (44 desa), Pulang Pisau (6 desa) dan Seruyan (55 desa).
“Hingga 30 Juni 2025, sebanyak 202 perangkat Starlink telah aktif di 202 desa/kelurahan. Sementara 18 perangkat lainnya belum aktif dan 149 perangkat masih dalam proses distribusi. Pemerintah menargetkan seluruh 376 perangkat Starlink dapat beroperasi pada minggu pertama Agustus 2025,” ujarnya.
Rangga menyebutkan beberapa kendala dalam distribusi, antara lain akses jalan yang sulit, terbatasnya kendaraan, ketidakhadiran perangkat desa, penolakan bantuan dan kurangnya SDM terlatih untuk mengoperasikan perangkat.
“Penyediaan sarana internet di daerah pedalaman direncanakan melalui beberapa tahapan, pendataan desa blankspot (Mei 2025), distribusi dan instalasi perangkat Starlink pada kantor desa (Mei-Agustus 2025), pendataan lokasi lain yang membutuhkan internet (Juni-Agustus 2025) serta distribusi tahap 2 di desa/kelurahan pada September-Desember 2025. Monitoring dan evaluasi dijadwalkan pada 2026,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk dialokasikan ke sekolah dan fasilitas publik di desa/kelurahan seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.
Rangga menekankan, pentingnya data yang akurat agar program ini dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai bagian dari upaya percepatan pemerataan akses informasi, Diskominfosantik Kalteng juga telah meminta data terkait pelayanan publik yang belum terjangkau jaringan internet kepada Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalteng melalui surat nomor 500.14/501/Bid.3/Diskominfo/I/2025 pada 11 Juni 2025,” tutupnya. (ifa/abe)
Akses Internet 376 Desa di Kalteng Masih Blankspot
