Rapat kerja Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7), berlangsung alot. Rapat itu menghadirkan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Dalam rapat itu anggota anggota Komisi X mempertanyakan soal proyek penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan.
Anggota Komisi X DPR Mercy Chriesty Barends mempertanyakan maksud Fadli Zon yang sempat melontarkan pernyataan tidak ada bukti dalam kasus pemerkosaan massal Mei 1998. Dia menegaskan berbagai bukti telah mengungkap secara rinci terkait fakta kasus pemerkosaan massal tersebut.
“Hari ini saya datang resmi, Pak. Dengan 3 dokumen resmi. 3 dokumen yang kedua adalah hasil temuan dari PBB dan dokumen yang ketiga, yaitu dokumen membuka kembali 10 tahun pasca konflik yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan,” kata Mercy saat rapat kerja dengan Menbud Fadli Zon.
Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan pernyataan Fadli Zon yang menampik soal kasus pemerkosaan massal sangat melukai keluarga korban.
“Dapat kami sampaikan statement Bapak beberapa waktu yang lalu cukup melukai kami semua, terutama kami sebagai aktivis perempuan Maluku 1999 sampai 2001, termasuk dalam tim pencari fakta Komnas Perempuan dan mendokumentasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama masa konflik,” ujarnya.
Dia menyesalkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang seakan meragukan kasus pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Menurut dia, hal itu sangat melukai keluarga korban dan umumnya para aktivis perempuan.
Dia berharap Fadli Zon segera menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya tersebut. “Kami sangat berharap permintaan maaf, mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal. Karena korban benar-benar terjadi,” pungkasnya.
sumber : jawa.pos
