PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan. Dimana Palangka Raya berada di posisi kedua kemiskinan terendah di wilayah Kalimantan Tengah.
Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025). Rakor tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Achmad Zaini. Turut hadir kepala BPS Kota Palangka Raya, para kepala perangkat daerah lingkup Pemko Palangka Raya, kepala Perbankan/BUMD, camat, Koordinator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan undangan lainnya.
Achmad Zaini menyampaikan, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, sehingga penanganannya memerlukan strategi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.
Dia menyoroti perlunya inovasi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal, termasuk memperhatikan karakteristik wilayah dan potensi ekonomi setempat.
“Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan semua pihak. Intervensi kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, agar hasilnya benar-benar dirasakan langsung dan dapat menurunkan angka kemiskinan secara nyata,” tegasnya.
Berdasarkan amanat Pasal 34 UUD 1945, negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Wakil Wali Kota Achmad Zaini menilai, hal tersebut merupakan dasar penting dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Amos Adam Residul menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menanggulangi kemiskinan.
Berdasarkan data BPS Kota Palangka Raya, pada 2024 persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya tercatat 3,52 persen. Berarti sekitar 10,7 ribu jiwa dari total 310,11 ribu penduduk di kota setempat. Angka ini menempatkan Palangka Raya sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 tercatat sebanyak 10,7 ribu jiwa atau 3,52 persen dari total penduduk. Ini termasuk salah satu yang terendah di Kalteng. Namun tetap harus menjadi perhatian bersama,” bebernya.
Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 54 persen penduduk miskin merupakan lulusan SD dan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berdampak pada kemampuan individu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan sesuai upah minimum regional (UMR). “Persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ini soal pendidikan, soal keterampilan, soal akses, bahkan sampai pada dimensi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dan terintegrasi,” ungkap Amos.
Kepala BPS juga menyoroti pentingnya keterampilan sebagai bekal bagi angkatan kerja. Sebagian masyarakat miskin kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memiliki keahlian yang relevan, dan tidak sedikit yang mengalami keterbatasan karena rendahnya motivasi atau semangat kerja. Penggunaan data yang valid dam mutakhir dinilai penting guna merancang program kebijakan.
“BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis yang akurat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Rakor tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Diperlukan peran aktif dari berbagai sektor. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan peran serta masyarakat. (ter/ens)
