KUALA KAPUAS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas Lawin, meminta program pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan optimal dan tanpa praktik nakal melanggar hukum terlebih merugikan negara.
Ia meminta khususnya agar penggunaan Dana Desa (DD) dapat berjalan secara maksimal. Agar hal tersebut terealisasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengambil peran untuk mengawal program desa.
“Kepada BPD yang ada di Kapuas saya menghimbau untuk bisa meningkatkan fungsi pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa (DD),” katanya.
Politisi Hanura itu menegaskan penggunaan dana desa harus diawasi, khususnya dengan peran BPD yang sengaja dibentuk dalam mendampingi perangkat desa dalam bekerja.
“Pengawasan dilakukan agar dana besar yang digulirkan pemerintah bisa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, yang dapat memberikan kesejahteran kepada masyarakat, ” tegasnya
Wakil rakyat dari Dapil IV ini mengungkapkan jika peran BPD memiliki posisi yang strategis dalam mendorong kemajuan desa yang ada di Kapuas. lembaga BPD yang juga di pilih secara langsung oleh masyarakat adalah bagian penting dalam pemerintahan desa.
“Lembaga BPD berfungsi sebagai penyalur suara warga desa yang juga pemilihnya. Biasanya BPD berperan dalam memberikan pertimbangan kepada kepala desa, mana yang harus didahulukan dibangun dengan menyesuaikan anggaran yang ada,” pungkasnya. (alx/rdo)
