Kotawaringin Barat

Ratusan Ton Beras CPP Siap Disalurkan

31
×

Ratusan Ton Beras CPP Siap Disalurkan

Sebarkan artikel ini

PANGKALAN BUN – Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan koordinasi ke Kantor Perum BULOG Cabang Pangkalan Bun, Kamis (10/7/2025). 

Koordinasi tim dipimpin oleh Plt. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Adrian Noor. 

Dalam kunjungan tersebut, tim koordinasi memonitoring stok bantuan pangan beras di gudang Bulog untuk periode Juni dan Juli 2025. 

Beras tersebut berasal dari penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum Bulog yang menjadi kebijakan resmi pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional. 

“Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada tanggal 2 Juni 2025 di mana bantuan beras ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan ‘penebalan’ bantuan sosial nasional,” ujar Adrian Noor. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, pertemuan koordinasi turut membahas teknis pelaksanaan penyaluran CPP, jadwal distribusi, dan langkah percepatan penyaluran. Hal ini agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai regulasi. 

“Melalui sinergi lintas daerah dan dukungan BULOG, penyaluran bantuan diharapkan dapat menjaga daya beli serta meringankan beban masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala BULOG Cabang Pangkalan Bun, Ricky Bagus P. menyatakan bahwa stok cadangan pangan untuk wilayah Kabupaten Kobar, Lamandau, dan Sukamara dipastikan dalam kondisi aman. Penyalurannya akan diterima kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiap wilayah. 

“Total penyaluran bantuan beras keseluruhannya mencapai 104 ton. Siap disalurkan kepada masing-masing daerah, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat 67 ton, Kabupaten Lamandau 20 ton dan Kabupaten Sukamara 17 ton,” sebutnya. 

Bantuan beras ini akan segera didistribusikan dalam waktu dekat sesuai mekanisme yang telah disusun. Koordinasi bersama BULOG ini menegaskan, komitmen pemerintah daerah melalui DPKP Kobar dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat daerah, sehingga manfaatnya mampu dirasakan secara merata dan berkeadilan di masyarakat.  

(fit/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *