PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering menyoroti, ketidakjelasan manfaat Program Nasional Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Hal ini disampaikan Freddy usai melakukan reses perorangan beberapa waktu lalu. Ia menemukan keresahan warga terkait program tersebut.
“Warga di Kapuas dan Pulang Pisau hampir semuanya terdampak Program Cetak Sawah Rakyat, namun belum ada kejelasan manfaat yang mereka terima,” ucapnya, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan program menjadi akar permasalahan. Freddy menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik.
“Seharusnya ada koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak ketiga terkait pelaksanaan program cetak sawah ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komitmen kemitraan pemerintah terhadap masyarakat pemilik lahan.
“Komitmen kemitraan pemerintah terhadap pemilik lahan harus diperhatikan,” imbuhnya.
Ketidakjelasan manfaat program cetak sawah ini menjadi salah satu persoalan menonjol yang ditemukan Freddy saat menyerap aspirasi masyarakat. Kondisi ini bahkan mendorong sebagian besar warga, yang mayoritas petani, untuk mengusulkan alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun sawit karena pertimbangan ekonomi.
“Melihat tren harga komoditas yang tidak menentu dan cenderung tidak menguntungkan, wajar jika petani mempertimbangkan alih fungsi lahan,” jelasnya.
Akibatnya, banyak warga yang kini mengusulkan bantuan bibit sawit. Freddy pun meminta pemerintah untuk mengakomodasi permintaan tersebut.
“Banyak warga yang mengusulkan bantuan bibit sawit, dan kami dari DPRD meminta pemerintah untuk mengakomodasi permintaan ini,” pungkasnya. (rdi/rdo)
