Masyarakat Gumas Kecewa Dana Pokir Belum Tersalurkan
KUALA KURUN – Masyarakat di Wilayah Daerah pemilihan II, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) merasa kecewa, karena dana pokok pikiran (Pokir) yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, di tahun 2025 ini, belum tersalurkan dengan baik.
Hal ini memicu, pertanyaan tentang efektivitas komunikasi antara masyarakat dan dewan.Padahal, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 29, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sudah jelas bunyinya.
Menurut sumber yang tidak ingin menyebutkan nama untuk ditulis, pihak dewan yang ada kurangnya, komunikasi efektif antara masyarakat dan dewan menjadi penyebab utama masalah pokir ini belum tersalurkan.
Karena pokok pikiran DPRD atau disebut aspirasi masyarakat yang mereka sudah janjikan dalam setiap kegiatan reses, menjadi pertanyaan.
“Kenapa sampai saat ini belum ada yang terlisasasi dan belum ada juga pemberitahuan dari pihak Anggota DPRD yang ada di Gunung Mas. Bahkan, kami merasa aspirasi kami tidak didengar oleh DPRD Gunung Mas,” kata salah seorang warga.
Sementara, Pihak Anggota DPRD Gunung Mas Sahriah dari Fraksi Gerindra ini angkat bicara, terkait soal pokir yang selama ini jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, karena belum tersalurkan tersebut.
Hal itu, ujarnya, disebabkan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.
Tetapi, sambungnya, pihaknya berjanji akan tetap mengusahakan pokok-pokok pikiran (Pokir) tersebut, melalui adanya musyawarah nantinya bisa tersalurkan. Sehingga, akan dikomunikasikannya ke pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengusahakan komunikasi ke Pemda, terkait pokir ini bisa tersampaikan ke masyarakat, sehingga apa yang kami janjikan ketika reses dapat tersalurkan dengan baik,” jelasnya.
Dewan berencana meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan rutin.
“Kami dari Fraksi Gerindra berjanji untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya. (nya/abe)
