PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta mewaspadai potensi peredaran beras oplosan menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait dugaan peredaran beras oplosan di sejumlah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah mengungkapkan keprihatinannya, atas isu ini yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan merugikan masyarakat.
“Kita prihatin dengan beredarnya informasi mengenai beras oplosan,” ucapnya, Senin (21/7/2025).
Ia menekankan bahwa praktik ini sangat merugikan konsumen karena perbedaan harga dan kualitas antara beras premium dan non-premium. Harga beras premium di pasar modern bisa mencapai Rp75.000 per lima kilogram, sementara beras kualitas rendah hanya Rp15.000 per kilogram.
Pencampuran kedua jenis beras ini jelas merugikan konsumen yang membayar harga premium namun mendapatkan kualitas yang lebih rendah.
Meskipun Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng menyatakan belum ditemukan peredaran beras oplosan di wilayah tersebut, Nafsiah menekankan pentingnya kewaspadaan. Isu ini, yang sempat diangkat dalam rapat pembahasan RPJMD bersama Dinas TPHP, harus diantisipasi secara serius.
“Karena ini isu nasional, kita harus berhati-hati dan waspada,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa jika ditemukan kasus peredaran beras oplosan di Kalteng, perlu dilakukan penelusuran sumber dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Kalau ditemukan, ya segera dilakukan tindakan, ditelusuri dulu asalnya dari mana,” pungkasnya.
Nafsiah berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah masuknya beras oplosan ke Kalteng dan melindungi konsumen dari praktik curang ini. Kewaspadaan dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi hak-hak konsumen di Kalimantan Tengah. (rdi/rdo)
