PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan menyoroti, kinerja PT Asmin Bara Barunang (ABB), dalam pelaksanaan program rehabilitasi lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Ketunjung, Kabupaten Kapuas.
Dalam kunjungan resesnya, Bambang menemukan fakta yang dinilai bertolak belakang dengan pemberitaan selama ini.
Selama hampir satu dekade, PT ABB menjalankan program penanaman dan rehabilitasi DAS di Desa Ketunjung. Namun, Bambang mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam program tersebut.
“Saya reses ke Ketunjung dan sangat miris karena selama hampir 10 tahun perusahaan melakukan penanaman dan rehabilitasi DAS, tapi masyarakat lokal sama sekali tidak dilibatkan, itu kata masyarakat,” ucapnya, Selasa (22/7/2025).
Desa Ketunjung memiliki belasan ribu hektare lahan kritis yang menjadi target rehabilitasi pemerintah pusat. Ironisnya, masyarakat justru mengeluhkan kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam program reboisasi yang dijalankan PT ABB. Bambang menjelaskan potensi besar yang terbuang sia-sia.
“Sebetulnya masyarakat bisa terlibat penuh dalam kegiatan ini, mulai dari penyemaian, pemeliharaan bibit hingga tanaman bisa tumbuh sampai tahun ketiga. Ini potensi luar biasa yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan,” ujarnya.
Ketidakhadiran persemaian mandiri di Desa Ketunjung selama sepuluh tahun terakhir juga menjadi sorotan Bambang. Ia mempertanyakan efektivitas program yang selama ini dijalankan secara by project tanpa melibatkan masyarakat dan berkelanjutan.
“Logikanya, seharusnya dengan luasan tanam sebesar itu, sudah ada persemaian mandiri yang dikelola masyarakat. Tapi kenyataannya selama ini semuanya dijalankan by project, tidak berkelanjutan dan tanpa pelibatan masyarakat,” lugasnya.
Ketergantungan PT ABB pada vendor luar untuk penyediaan bibit dan tenaga kerja juga dikritik Bambang. Hal ini dinilai mengabaikan potensi ekonomi masyarakat lokal.
“Faktanya, perusahaan membeli bibit dari luar dan menggunakan tenaga kerja murah dari vendor luar juga. Ini jelas mengabaikan potensi masyarakat lokal untuk mendapatkan penghasilan,” tegasnya.
Bambang berharap kehadiran PT ABB dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemandirian ekonomi.
“Yang saya harapkan dari PT ABB adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak muda di Ketunjung bisa berpenghasilan dari penyemaian bibit. Ini justru tidak ada, sehingga kehadiran perusahaan 10 tahun ini malah ditolak masyarakat karena tidak berdampak positif,” jelasnya.
Ia menilai pola bisnis PT ABB selama ini hanya fokus pada pemenuhan kewajiban formal tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat.
“Ini bisnis to bisnis tanpa memanusiakan manusia. Ini warning buat perusahaan tambang dan perkebunan lainnya agar tidak mengabaikan masyarakat dalam rehabilitasi DAS,” ungkapnya.
Bambang juga mempertanyakan efektivitas bibit yang didatangkan dari luar daerah, mengingat perbedaan karakteristik tanah di Ketunjung. Ia menekankan pentingnya penggunaan bibit yang sesuai dengan kondisi lokal untuk keberhasilan program rehabilitasi.
Lebih lanjut, ia menyayangkan minimnya kemandirian masyarakat dalam persemaian setelah sepuluh tahun program berjalan. Bambang menegaskan bahwa rehabilitasi lahan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Memanusiakan manusia itu penting. Kehadiran perusahaan harusnya membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban rehab DAS,” pungkasnya.
Ia berharap PT ABB dapat merevisi strategi dan melibatkan masyarakat secara aktif, dalam program rehabilitasi lahan di masa mendatang. (rdi/rdo)
