DPRD Kalimantan Tengah

Pansus DPRD Kalteng Tekankan Sinkronisasi Visi dan Fiskal dalam RPJMD

17
×

Pansus DPRD Kalteng Tekankan Sinkronisasi Visi dan Fiskal dalam RPJMD

Sebarkan artikel ini
Bryan Iskandar. Foto Hardi/PE

PALANGKA RAYA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar menyampaikan, pentingnya sinkronisasi antara visi kepala daerah dengan kemampuan fiskal dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Menurut Bryan, visi pembangunan yang ambisius harus diimbangi dengan realitas kemampuan keuangan daerah.

“Semangat besar dalam menyusun visi pembangunan harus dibarengi dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan,” ucapnya, Selasa (22/7/2025).

Ia mengingatkan agar perencanaan tidak terjebak pada ambisi yang tidak realistis. Sebagai contoh, ia mempertanyakan bagaimana mendorong hilirisasi sumber daya alam jika infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan belum memadai.

“Kalau infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan belum siap, bagaimana kita bisa mendorong hilirisasi sumber daya alam,” lugasnya.

Bryan menilai, penguatan infrastruktur dasar sebagai syarat mutlak keberhasilan pembangunan strategis dalam RPJMD. Banyak rencana besar, menurutnya, akan sulit diwujudkan tanpa infrastruktur yang memadai.

Selain infrastruktur, Bryan juga menyoroti pentingnya kejelasan skema insentif bagi kepala desa, tokoh adat, dan perangkat desa. Ia menilai peran mereka sebagai ujung tombak pembangunan perlu didukung dengan insentif yang jelas dan terukur.

“Sampai sekarang kita belum mendengar bagaimana pola insentif yang akan diberikan untuk para perangkat desa. Padahal mereka adalah ujung tombak di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bryan mengkritisi mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum efisien dan merata. Masalah penerima bantuan ganda dan warga yang berhak namun terlewat masih sering terjadi.

Untuk itu, ia mengusulkan pengembangan sistem informasi terpadu berbasis data yang dapat diakses oleh seluruh sektor pemerintahan agar penyaluran bantuan dan program pembangunan lebih tepat sasaran.

“Kita butuh sistem data sosial yang terintegrasi. Jangan sampai ada warga yang menerima bantuan dobel, sementara yang lain tidak tersentuh sama sekali,” tandasnya. (rdi/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *