PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ampera A.Y. Mebas mengingatkan, agar arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 tidak hanya berpihak kepada investor besar. Ia menekankan pentingnya masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan dan penerima manfaatnya.
“Pembangunan jangan hanya dilihat dari kacamata ekonomi makro. Kita harus memastikan masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya,” ucapnya, Selasa (22/7/2025).
Ia khawatir, pembangunan yang terlalu bergantung pada investasi skala besar akan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi jika tanpa keberpihakan pada masyarakat kecil.
Ampera mendorong penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas dalam RPJMD. Petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi subjek utama program pembangunan, bukan hanya objek.
“Jika petani kita tidak dibantu alat produksi dan akses pasar, maka pembangunan akan timpang. Begitu juga UMKM, mereka harus difasilitasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti, perlunya program-program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti program pertanian terpadu, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Keberadaan investor, menurut Ampera, penting, namun tidak boleh mengabaikan pelaku ekonomi lokal.
“Kita tidak anti investasi, tapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ampera mendorong agar RPJMD memasukkan skema perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari tekanan pasar, termasuk persaingan dengan produk luar daerah dan luar negeri.
“Kita harus hadir dalam bentuk regulasi maupun program nyata untuk melindungi pelaku usaha lokal, khususnya dari gempuran produk luar yang tidak sebanding daya saingnya,” tegasnya.
Ampera berharap, dengan keberpihakan pada sektor ekonomi kerakyatan dalam RPJMD, pembangunan di Kalteng akan lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lapisan. (rdi/rdo)
