PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 21-23 Juli 2025 dan dibuka secara resmi di Aula Bapperida, Senin (21/7/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng sekaligus Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung membuka acara tersebut.
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan, pentingnya kegiatan ini untuk mempercepat pencapaian target SDGs baik secara nasional maupun daerah.
“Dalam rangka percepatan pencapaian target SDGs Nasional yang mengacu pada target global tahun 2030 dan sasaran nasional RPJMN, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” jelas Leonard.
Leonard juga menyampaikan, bahwa Kalteng menjadi salah satu daerah pilot project kerja sama Indonesia Jerman untuk periode 2024 sampai dengan 2027, dalam rangka memperkuat sinergi dan implementasi SDGs dengan memaksimalkan sumber daya dan potensi daerah.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sinergi implementasi SDGs yang meliputi empat pilar utama, yakni pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.
Leonard juga mendorong para peserta untuk mengikuti lokakarya ini secara serius dan aktif.
“Ini adalah langkah strategis demi mewujudkan target SDGs 2030 dan membangun SDM unggul untuk Kalteng Berkah, Kalteng Maju dan Kalteng Sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia, Zulhasni menyampaikan, bahwa tujuan utama lokakarya ini adalah memastikan integrasi program pembangunan daerah dengan target-target SDGs.
Ia menyebutkan, sejumlah tantangan dalam implementasi SDGs di Kalteng, antara lain penyelarasan rencana pembangunan, koordinasi dan partisipasi, ketimpangan sosial dan lingkungan serta ketersediaan sumber daya dan sistem pemantauan.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek kerja sama Indonesia-Jerman berfokus pada perencanaan kebijakan, kemitraan multi-pihak (MSP) dan prinsip Leave No One Behind (LNOB), dengan prioritas pada kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI),” pungkas Zulhasni. (ifa/abe)
