KUALA KAPUAS – Rapat Koordinasi (Rakor) membahas dua agenda penting tingkat nasional, yakni Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, secara virtual dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kapuas, yang diwakili oleh Asisten I Romulus, Asisten II Vitrianson dan Asisten III Perry Noah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas, serta sejumlah OPD terkait.
Asisten II Vitrianson mengatakan apa yang disampaikan oleh Mendagri terkait dengan Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu dari 12 Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, tentu pihaknya dari pemda Kapuas akan mendukung.
“Tentu pentingnya perbedaan antara Program Strategis Nasional sebagai kebijakan makro dan Proyek Strategis Nasional yang bersifat fisik, mendagri menekankan bahwa pelaksanaan PSN merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,”ucapnya.
Lanjutnya, upaya percepatan program 3 Juta Rumah adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
“Sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama antara tiga menteri yaitu Mendagri, Menteri PUPR, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. pemda juga diminta mempercepat proses perizinan PBG maksimal 10 hari kerja dan wajib melakukan pelaporan serta evaluasi berkala,” bebernya.
Vitrianson mengungkapan setelah pembahasan perumahan, Rakor dilanjutkan dengan sesi kedua membahas inflasi yang dipaparkan oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
“Bapak mendagri juha tadi menyampaika bahwa pada Juli 2025, sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah beras, cabai rawit, dan bawang merah, Inflasi tertinggi pada komoditas beras terjadi di Sulawesi Utara sebesar 5,01%, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat deflasi terdalam sebesar 1,45%,” jelasnya. (alx/rdo)
