PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari melakukan kunjungan kerja, ke Provinsi Kalimantan Selatan belum lama ini.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari implementasi hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, serta menggali strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah tahun 2025 pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Daerah (HKPD).
Diskusi difokuskan pada pengalaman Kalsel dalam mengimplementasikan PP Nomor 1 Tahun 2023 terkait hak keuangan DPRD. Ansyari mengungkapkan pentingnya mempelajari best practice dari daerah lain, untuk memastikan pengelolaan keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa implementasi PP ini di Kalteng sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat optimal,” kata Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, Kamis (24/7/2025).
Selanjutnya, kunjungan kerja dilanjutkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan. Di Bapenda, Ansyari dan tim berdiskusi mengenai strategi Bapenda Kalsel, dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga diperlukan strategi yang tepat, untuk mencapai target pendapatan daerah. Ansyari menyatakan kekagumannya terhadap inovasi dan strategi yang diterapkan Bapenda Kalsel.
“Kami berharap dapat mengadopsi beberapa strategi efektif yang telah diterapkan di Kalsel untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kalimantan Tengah,” lugasnya. (rdi/rdo)
