PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan mendorong penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Pj Sekda Kota Palangka Raya Arbert Tombak saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Risk Register di salah satu hotel di Palangka Raya, Kamis (24/7/2025).
Menurut pj sekda, dinamika pemerintahan yang terus berkembang menuntut kesiapan organisasi dalam mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko dengan baik.
Dia menilai, jika risiko diabaikan, dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga dan kepercayaan publik. “Risiko dalam pemerintahan bukan sekadar potensi kegagalan internal, tapi juga bisa memengaruhi kualitas pelayanan publik secara luas. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tegasnya.
Arbert menilai, pendekatan tersebut dapat membantu perangkat daerah merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap potensi gangguan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program.
Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun risk register, sehingga setiap program yang dirancang memiliki antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kendala. “Perencanaan yang baik harus dibarengi dengan mitigasi risiko yang matang agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai tanpa hambatan berarti,” jelasnya.
Pj sekda mengaku optimistis, jika seluruh perangkat daerah konsisten menerapkan manajemen risiko, maka iklim birokrasi akan semakin sehat, produktif, dan kredibel.
“Dengan komitmen bersama, mari kita jadikan manajemen risiko sebagai instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang tangguh dan terpercaya,” harap Arbert Tombak. (ter/ens)
