PALANGKA RAYA – Menanggapi laporan disampaikan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PW Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Papan Tulis Interaktif di Dinas Pendidikan Kalteng beberapa waktu lalu.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menegaskan, bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang wajar dalam sistem demokrasi.
”Semua punya hak untuk menyampaikan laporan, termasuk SEMMI juga. Kita support,” ucap Reza usai rapat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23/7/2025).
Reza menekankan, pelaporan dari masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, menjadi pengingat penting bagi jajaran internal dinas untuk tetap berhati-hati dalam setiap pelaksanaan program, khususnya dalam penggunaan anggaran.
“Pelaporan seperti itu merupakan bentuk pengawasan publik dan kita dari internal Dinas Pendidikan juga harus berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Sebab, ini semua menggunakan dana masyarakat Kalimantan Tengah, jadi harus penuh kehati-hatian, administrasi juga harus tertib, dan sebagainya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Reza menegaskan, bahwa pihaknya tidak memiliki niatan maupun dasar untuk melakukan pelaporan balik terhadap pihak pelapor.
“Terkait kita mau melaporkan balik itu tidak ada dan tidak boleh. Saya sudah sampaikan ke tim Dinas Pendidikan, kalau ada laporan seperti itu, kalau perlu kita fasilitasi. Misalnya kita dibutuhkan keterangan, maka kita sampaikan,” jelasnya.
Kemudian juga diinformasikan terkait perkembangan distribusi bantuan sarana pembelajaran berupa TV interaktif, Reza menyebutkan, bahwa proses penyaluran bantuan tersebut terus berjalan dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada September 2025.
”TV interaktif sudah disalurkan dan sekarang dalam proses distribusi. Targetnya September sudah selesai semua. Sasaran prioritasnya untuk SMA, SMK dan SKH. Tapi ada juga beberapa sekolah SD dan SMP yang mengajukan proposal, itu juga dibantu oleh Pak Gubernur,” tutur Reza Prabowo.
Pernyataan Plt Kadisdik Kalteng itu, sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran serta pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh jenjang sekolah, termasuk yang mengajukan secara mandiri. (ter/abe)
