Gubernur Sebut Masih Terkendali
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalteng hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali. Walaupun berdasarkan data Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis web (Sipongi) yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan ada 1.326 hotspot atau titik panas di wilayah Kalteng, namun semuanya masih bisa dikendalikan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan terus memperkuat pengendalian karhutla. Terutama menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Agustiar Sabran dalam Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla 2025 yang digelar secara virtual, Senin (28/7/2025). Rapat itu dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
“Pemprov Kalteng didukung penuh forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat pengendalian karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla dan pengaktifan posko serta pos lapangan,” kata mantan anggota DPR RI itu.
Agustiar menyatakan, Pemprov Kalteng siap menetapkan status darurat bencana jika evaluasi mingguan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, serta akan meminta dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat.
“Kalteng yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota saat ini mencatat peningkatan jumlah hotspot selama Juli 2025. Data Sipongi menunjukkan terdapat 1.326 hotspot di wilayah Kalteng atau sekitar 2,09 persen dari total nasional sebanyak 63.559 hotspot,” ungkapnya.
Meski terjadi peningkatan, penyebaran api berhasil dicegah melalui patroli rutin dan sosialisasi oleh posko dan pos lapangan. Gubernur menegaskan, pola penanganan karhutla difokuskan pada pemadaman dalam satu hari untuk setiap kejadian kebakaran.
Berdasarkan analisis citra oleh Kementerian LHK, luas lahan terbakar di Kalteng mencapai 146,21 hektare atau 1,70 persen dari total luas karhutla nasional seluas 8.594,49 hektare. Sementara itu, BMKG melaporkan tidak terdeteksi adanya sebaran asap di Kalteng selama Juli 2025.
Satgas dan Posko Krisis Karhutla di Kalteng dibentuk berdasarkan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Satgas ini berfungsi mengoordinasikan seluruh upaya pengendalian karhutla secara terpadu.
“Sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2024, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan 77 poslap di 52 kecamatan berisiko tinggi. Poslap ini menjalankan patroli, sosialisasi, pengecekan sarana pendukung, pembasahan wilayah rawan, serta pemadaman dini,” lanjutnya.
Gubernur menyebutkan, sebanyak 697 personel dikerahkan, terdiri dari babinsa, bhabinkamtibmas dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), terbagi dalam 17 regu pos komando dan 77 regu pos lapangan. Seluruhnya dilengkapi dengan sarana dan alat pelindung diri karhutla.
“Dengan satgas dan posko yang aktif sepanjang tahun, pengendalian karhutla di Kalteng tetap maksimal, meskipun tanpa penetapan status siaga darurat,” akuinya. (ifa/ens)
