PALANGKA RAYA – Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) per 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp 2,23 triliun lebih atau 21,88 persen dari total pagu anggaran Rp 10,22 triliun. Sementara itu, realisasi fisik mencapai 27,73 persen.
Hal tersebut disampaikan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Akhmad Husain, saat membacakan laporan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng dalam Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran (T.A) 2025. Rapat tersebut digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Senin (28/7/2025).
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng masuk dalam tiga besar perangkat daerah dengan realisasi belanja tertinggi hingga Triwulan II 2025.
Biro ini, menempati urutan kedua dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2,02 miliar lebih atau 43,32 persen dari total pagu anggaran Rp 4,67 miliar lebih. Realisasi fisiknya tercatat 43,33 persen.
Peringkat pertama diraih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dengan realisasi keuangan mencapai Rp 1,05 triliun lebih atau 45,85 persen dari pagu anggaran Rp 2,29 triliun lebih. Realisasi fisiknya mencapai 50 persen.
Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Badan Penghubung Provinsi Kalteng dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6,07 miliar lebih atau 40,71 persen dari pagu anggaran Rp 14,92 miliar lebih. Realisasi fisiknya juga berada di angka 40,71 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo mengapresiasi, kinerja tiga perangkat daerah provinsi serta tiga pemerintah kabupaten yang menunjukkan serapan anggaran tinggi.
“Capaian ini kiranya dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kualitas kegiatan,” ujar Wagub.
Namun demikian, secara umum realisasi anggaran, baik keuangan maupun fisik, di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota se-Kalteng hingga akhir Juni 2025 masih belum mencapai target yang diharapkan.
Oleh karena itu, Wagub meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan kinerja penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.
“Efisiensi perlu dijawab dengan inovasi. Mari kita bekerja keras bersama-sama untuk mendorong realisasi anggaran agar terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tentu saja tepat aturan. Jangan sampai hanya mengejar target serapan, tetapi juga memastikan program berdampak nyata bagi kemaslahatan masyarakat,” tutup Edy. (ifa/abe)
