PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran menyoroti, potensi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng, khususnya pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Keprihatinannya diutarakan terkait proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikhawatirkan menghambat pencapaian program pembangunan yang telah dirancang.
“RPJMD ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalteng, dan kami sangat mendukung. Namun, ada potensi hambatan yang perlu diantisipasi, terutama terkait anggaran,” ucapnya, Rabu (30/7/2025).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng ini menjelaskan, bahwa penurunan APBD disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
“Kita tidak bisa terus berharap pada transfer dana pusat. PAD harus ditekan dan dimaksimalkan, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi pajak daerah,” tegasnya.
Tomy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III, menilai, penguatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi kinerja BUMD dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah. BUMD, menurutnya, harus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“BUMD itu dimodali pemerintah, jadi harus ada feedback yang signifikan untuk daerah. Kinerjanya harus digenjot agar dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tomy meminta agar penyusunan angka-angka dalam dokumen RPJMD dilakukan secara akurat dan berdasarkan data riil serta terukur, bukan hanya asumsi.
“RPJMD memang bersifat prediksi, tetapi harus berdasarkan data yang kuat. Jangan sampai angka-angka yang dimasukkan hanya sekadar asumsi,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan proyeksi penurunan APBD di tahun 2026 dan 2027, mengingat tren pertumbuhan anggaran pada periode sebelumnya justru meningkat. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, untuk menyiapkan langkah strategis dan konkret agar penurunan APBD tidak menghambat pelaksanaan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Pemerintah daerah perlu segera mencari solusi untuk mengatasi potensi penurunan APBD dan memastikan kelancaran program pembangunan di Kalteng. (rdi/rdo)
