PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan, pentingnya integrasi pengelolaan data dengan program prioritas pembangunan sebagai langkah strategis untuk mendukung arah kebijakan nasional dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Capaian Pembangunan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Semester I Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat (AEH), Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/7/2025). Rapat dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden.
Dalam sambutannya, Herson B. Aden menyoroti pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mengevaluasi program pembangunan. Ia juga menekankan perlunya pemisahan peran secara jelas antara Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng.
“Ke depan, Biro Adbang akan lebih berfokus pada evaluasi capaian output, terutama dalam pelaksanaan program strategis yang bersifat fisik. Sementara itu, Bapperida akan menganalisis aspek perencanaan hingga tahap akhir penganggaran serta mengevaluasi outcome dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Herson.
Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan data statistik dalam proses evaluasi. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyediakan data statistik dasar. Sedangkan Bapperida bertanggungjawab atas data statistik sektoral. Pembagian peran ini bertujuan, agar kerja antarinstansi menjadi lebih terarah dan efektif.
Sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
Tim ini, bertugas memantau pelaksanaan program strategis mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, hingga implementasi di lapangan.
“Pada kesempatan ini, kita juga membahas berbagai program strategis nasional yang didukung APBD, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan lainnya. Semua ini memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Herson. (ifa/abe)
