Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Ia menilai, revisi ini penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi nasional bagian dari komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ini bukan sekedar mengubah UU Sistem Perbukuan. Ini meluruskan tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Willy kepada wartawan, Rabu (30/7).
Willy mengaku telah mengusulkan revisi UU Sistem Perbukuan sejak duduk sebagai anggota dewan periode 2019-2024. Menurutnya, persoalan harga buku yang mahal, rendahnya minat baca, serta merosotnya ekosistem penerbitan menjadi perhatian serius.
Ia menekankan, literasi merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin negara. Sebab, UU yang berlaku saat ini belum mampu memberi penegasan terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi keberlangsungan penerbitan buku bermutu.
“Kita tidak bisa terus diam melihat mereka ini bubar. UU Sistem Perbukuan yang lama tidak cukup dapat memberi penegasan kewajiban negara kepada penerbit-penerbit demikian. Ini menjadi cermin bagaimana negeri ini memuliakan pengetahuan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan literasi di era disrupsi digital semakin besar, sehingga negara harus hadir secara aktif dan responsif. Revisi UU Sistem Perbukuan disebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem pengetahuan yang sehat dan inklusif.
“Kita siapkan perubahan UU Sistem Perbukuan ini dalam spirit memajukan literasi. Perbaikan obligasi negara untuk mencerdaskan bangsa lewat buku, itu satu hal. Ada gerakan literasi yang diinisiasi secara struktural, ini juga hal penting. Ini semua perlu mendapat ruang fasilitasi dan pelindungan oleh negara,” pungkasnya.
SUMBER : JAWA.POS
