PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengambil langkah nyata dan terukur dalam menangani lahan kritis serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menekankan pentingnya pergeseran fokus dari penanggulangan pasca-bencana menjadi pencegahan yang lebih proaktif, terutama dengan semakin dekatnya musim kemarau.
Ia menyoroti, perlunya prioritas pada rehabilitasi lahan rusak dan terdegradasi. Ia menyayangkan banyak lahan gambut yang terbakar dibiarkan tanpa pemulihan, yang justru meningkatkan risiko karhutla berulang.
“Rehabilitasi lahan yang rusak dan terdegradasi harus jadi prioritas. Banyak lahan gambut yang sebelumnya terbakar kini dibiarkan begitu saja tanpa pemulihan, padahal kondisi ini justru memicu karhutla berulang,” ucapnya, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, strategi pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan sosialisasi. Diperlukan upaya perbaikan ekosistem secara menyeluruh, meliputi penanaman kembali kawasan rusak, pengelolaan air di lahan gambut, dan peningkatan edukasi masyarakat.
“Kita ingin pendekatan yang lebih holistik, tidak reaktif. Kalau lahan-lahan kering itu direstorasi dan ditanami kembali, otomatis risiko kebakaran juga berkurang,” lugasnya.
Bambang juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan kawasan hutan. Ia mengakui kearifan lokal yang selama ini terbukti ampuh menjaga kelestarian hutan dan mendorong pemberdayaan mereka melalui program kemitraan konservasi.
“Masyarakat adat kita itu punya kearifan lokal yang selama ini terbukti ampuh menjaga hutan. Jangan abaikan mereka. Libatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Perusahaan besar yang beroperasi di Kalteng, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, juga diminta untuk turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Bambang menegaskan, rehabilitasi lahan bukan semata tanggung jawab pemerintah.
“Rehabilitasi bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Perusahaan juga harus turun tangan. Kalau sudah merusak, harus ikut memperbaiki,” ungkapnya.
Bambang berharap adanya peta jalan perlindungan lingkungan yang komprehensif, yang mencakup pencegahan kebakaran, rehabilitasi lahan kritis, dan penguatan kebijakan berbasis ekologi.
Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Kalteng tanpa mengorbankan daya dukung alam. Ia berharap langkah-langkah konkret ini dapat segera direalisasikan, untuk melindungi Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla yang rutin terjadi setiap tahun. (rdi/rdo)
