PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mematangkan persiapan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (HBS), sebuah program integratif yang akan menyatukan delapan jenis bantuan utama bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko saat memimpin Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Kartu HBS di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (31/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng, tim pelaksana HBS, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran BPKP dimaksudkan untuk memastikan program ini berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Dalam arahannya, Yuas Elko menekankan, pentingnya sinergi lintas sektor dan kesiapan data agar implementasi program tepat sasaran.
“Hari ini kita membahas sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan akses bantuan bagi nelayan. Semua ini perlu kita tuangkan dalam satu narasi yang selaras, agar setiap pihak memiliki pemahaman dan arah kerja yang sama,” jelas Yuas.
Ia juga menyampaikan, bahwa forum ini merupakan ajang refleksi untuk mengantisipasi potensi kendala sebelum program diterapkan pada tahun 2026 mendatang.
“Kita mewanti-wanti potensi kekurangan. Pertemuan ini menjadi cermin bagi kita untuk waspada dan tidak salah langkah,” tambahnya.
Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan program pemberdayaan dalam satu kartu terpadu. Adapun delapan program utama yang akan diintegrasikan meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga, Operasi Pasar Sembako Murah, Program Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses ke Lapangan Kerja, Modal Bantuan untuk Petani, Akses Bantuan bagi Nelayan serta Bantuan Rumah untuk Guru.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan berharap program HBS dapat terintegrasi secara optimal untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
Rapat juga diisi dengan sesi paparan serta diskusi antara tim BPKP dan OPD terkait untuk membahas tantangan teknis serta strategi penyempurnaan program ke depan.
Melalui peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera yang direncanakan mulai 2026, Pemprov Kalteng berharap dapat mewujudkan visi “Kalteng Berkah, Maju dan Sejahtera” melalui pelayanan sosial yang tepat sasaran, cepat dan terpadu. (ifa/abe)
