Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mengungkap alasan mengapa nama Hasto Kristiyanto tidak dicantumkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030. Sebab, dalam struktur kepengurusan itu Megawati merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekjen.
Ribka meyakini, keputusan itu bukan tanpa pertimbangan mendalam. Terlebih, pelantikan pengurus itu dilakukan sebelum Hasto Kristiyanto tiba di arena Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
“Bukan, banyak pertimbangan. Ibu ini kan orangnya pengen merehabilitasi juga kan, dia tahu semua publik bahwa Hasto itu tidak terstigma karena korupsi. Itu penting ya,” kata Ribka usai penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8).
Ribka menjelaskan, Megawati mempertimbangkan aspek pembelajaran politik dalam mengambil keputusan tersebut. Ia menilai, nama Hasto perlu dijauhkan dari isu-isu yang bisa dimanfaatkan pihak luar untuk menyudutkan partai.
“Ini kan pembelajaran politik juga. Jangan dong Pak Hasto, nanti kan di luar beda. Nanti digorengnya Pak Hasto nggak jadi Sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu. Kalau sudah, itu sudah itu. Ibu merehabilitasi juga,” jelasnya.
Terkait masih dominannya wajah-wajah lama dalam struktur DPP PDIP, kata Ribka, hal tersebut merupakan bagian dari strategi partai untuk menghadapi tantangan politik ke depan. Menurutnya, konsistensi dan pengalaman kader menjadi pertimbangan utama.
“Kan enggak mudah juga. Ibu kan tadi juga katakan bahwa tadinya mau masuk muda, tapi ini lihat situasi seperti ini. Perlu dulu lah yang kemarin. Kan pemilu kemarin luar biasa. Kalau bukan yang sudah tahan uji, enggak gampang juga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ribka memastikan Hasto akan tetap mendapat tempat khusus di hati Megawati dan di kalangan kader PDIP. Proses rehabilitasi dan pemulihan nama baik menjadi prioritas yang juga dihormati oleh internal partai.
SUMBER : JAWA.POS
