PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah serius dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau.
Salah satu strategi mitigasi yang akan dilakukan adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang mendapat dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Koordinasi dan verifikasi pesawat udara untuk keperluan OMC dilaksanakan, Selasa (5/8/2025) di Kantor Operasional Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut, Palangka Raya.
Rapat dipimpin oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, mewakili Kepala Pelaksana BPBD dan dihadiri oleh unsur lintas sektor.
“Rencana pelaksanaan OMC ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana karhutla, khususnya dalam mengantisipasi dampak musim kemarau yang saat ini mulai dirasakan di beberapa wilayah Kalteng,” ujar Alpius.
Rapat koordinasi ini melibatkan tim gabungan dari BMKG, AirNav Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, serta Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng.
Kehadiran perwakilan BNPB Pusat dan Komandan Lanud menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan karhutla yang berpotensi besar.
Alpius menjelaskan bahwa OMC akan dilakukan melalui teknik penyemaian awan menggunakan bahan kimia khusus guna mempercepat terjadinya hujan buatan. Teknologi ini dinilai efektif untuk membasahi lahan gambut yang rawan terbakar dan sulit dijangkau oleh tim pemadam di darat, terutama saat intensitas hujan alami menurun drastis.
“Kami berharap melalui OMC, potensi terjadinya karhutla skala besar dapat ditekan sedini mungkin. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh kerja sama semua pihak serta kesiapsiagaan masyarakat,” lanjutnya.
Meski demikian, Alpius menegaskan bahwa OMC bukan satu-satunya solusi. Pencegahan karhutla tetap memerlukan pengawasan lapangan yang ketat, patroli terpadu, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjamin efektivitas kebijakan dan respons terhadap potensi bencana. (ifa/abe)
