KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengharapkan, dengan pemerintah daerah (Pemda) agar sudah seharusnya tetap memperhatikan usaha, khususnya masyarakat lokal. Sehingga kehidupan masyarakat dapat sejahtera dan mandiri.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gumas, Nomi Aprilia mengomentari terkait belum adanya perhatian pemda. Yang mana, saat ini masih kurang perhatian pemerintah. Sehingga, tidak jarang pekerjaan warga menggantungkan hidup mereka dengan melakukan pertambangan tanpa izin (Peti).
“Sampai saat ini masyarakat kita tidak jarang menggantungkan hidup mereka dengan mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas, misalnya melakukan peti. Karena kenapa itu mereka lakukan untuk menutupi biaya mereka sehari-hari. Maka dari itu, saran kami agar masyarakat lokal kita ini harus selalu diperhatikan segi pekerjaan mereka,” ucap Nomi Aprilia, Senin (11/8/2025).
Kendati begitu, menurut politisi dari Partai PDIP ini menyarankan, kepada pemerintah daerah agar memberikan peluang bagi masyarakat misalnya dalam berkebun, seperti pekebun, seperti komoditi yang memiliki masa depan yang jelas dan masih ada peluang di pasaran.
“Kalau kita melihat komuditas yang semua masyarakat bisa merawat yaitu perkebunan sawit. Maka dari itu hendaknya Pemda dapat mengarahkan masyarakat yang punya lahan kosong, agar dibudidayakan tanaman kelapa sawit untuk ketahanan selain padi,” tuturnya.
Nomi mengakui, di Kabupaten Gumas ini masih banyak lahan yang kosong untuk perkebunan. Disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk berkebun menanam karet, rotan atau sawit, yang tujuannya agar lahan non produktif menjadi produktif.
Dalam perkebunan itu, kata dia, memang tidak lah mudah selain membutuhkan waktu paling sedikit empat tahun dan juga memerlukan biaya yang cukup. Bahkan, dalam pembiayaaan dari budidaya tanaman sawit, dia mencontohkan, mulai dari pembelian pokok bibit hingga pemeliharaan.
Ia kembali menyarankan lagi, agar pemerintah daerah memberikan fasilitas bantuan seperti bibit dan lain sebagainya kepada kelompok tani yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit tersebut.
“Kami yakin kalau saja setiap kepala keluarga, paling sedikit mereka ada memiliki luas lahan sekitar dua hektare saja lahan sawit. Artinya ekonomi masyarakat ada jaminan mereka kedepan,” pungkasnya. (nya/abe)
