PULANG PISAU – Wakil Bupati Pulang Pisau, H.Ahmad Jayadikarta, menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
Rapat Koordinasi dihadiri langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dan beberapa Pejabat terkait, diantaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, serta Para Bupati Walikota dan Ketua DPRD.
Dimana, dalam Rakor tersebut, Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan penghargaan dengan nilai peringkat ketiga untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kalimantan Tengah.
MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Area MCP berikutnya adalah pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta menyampaikan terimakasih karena telah diberi kepercayaan dan mendapat penghargaan dari KPK, serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah bekerja bersama berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas korupsi.
“Pemerintah daerah akan berusaha menjalankan hal-hal yang disampaikan oleh ketua KPK dalam arahannya. Insya Allah ke depan saya dan Bupati Pulang Pisau akan terus mempertahankan serta bekerja bersama mewujudkan Pemerintahan yang memiliki komitmen transparan dan bebas korupsi,” katanya.
Jayadikarta menekankan, bahwa pemerintah Daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta instansi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi.
“Korupsi tidak hanya membuat kepercayaan publik menjadi berkurang terhadap pemerintah, namun juga merugikan sektor ekonomi kerena dapat menghambat pembangunan, karena itu perlu sinergi yang kuat dengan semua pihak,” ucap Jayadikarta.(ung)
